Yayasan Peduli Masyarakat Madani

Bisnis Komputer (Sumber :eciputra.com)

Dalam sebuah komputer (PC) atau laptop, salah satu perangkat keras (hardware) yang sangat berperan penting dalam kinerja dan performa komputer adalah memory atau RAM (Random Access Memory). RAM atau memory merupakan perangkat untuk tempat menyimpan data yang diakses oleh processor. Kali ini, kita akan mengulas penemu RAM (Random Access Memory) yakni Robert Dennard, di mana produk tersebut sudah dipatenkan pada 1968.

Robert H. Dennard sendiri lahir di Terrell, Texas, AS pada 5 September 1932 silam. Di masa kecilnya, Robert yang tumbuh di lingkungan pedesaan Texas menceritakan bahwa dia selalu ingin tahu terhadap segala hal dan mencari cara yang lebih baik untuk melakukan hal-hal secara lebih cepat, misalnya cara cepat memotong kayu bakar untuk kompor.

Setelah menamatkan sekolah menengahnya, Robert Dennard kemudian melanjutkan sekolahnya dengan masuk di perguruan tinggi di Southern Methodist University di jurusan Teknik Elektro. Dia lalu menerima gelar bachelor of science (B.S) dan magister of science (M.S) di tahun yang hampir bersamaan, yakni 1954 dan 1956. Dia lalu menempuh studi Doktoralnya di Institut Teknologi Carnegie di Pittsburgh, Pennsylvania yang kemudian mendapatkan gelar Ph.D pada tahun 1958.

Usai berurusan dengan persoalan akademis, karier profesionalnya dilalui sebagai peneliti di International Business Machines (IBM). Rasa ingin tahu dan membuat sesuatu lebih simpel kemudian membawa hal tersebut untuk perbaikan ke IBM, di mana dia mengembangkan memori satu-transistor dynamic random access (DRAM). Selama bekerja di IBM, ia juga mengembangkan teori signifikan pada skala perangkat elektronik, yang telah menjadi kekuatan pendorong dalam mikroelektronika. Untuk prestasi ini, Dennard adalah penerima Penghargaan Lemelson-MIT Lifetime Achievement $ 100.000 pada tahun 2005 .

Karya besar itu pun dimulai

Pada tahun 1966 Dennard adalah anggota tim IBM melakukan penelitian pada sel memori enam transistor, dan dia berpikir harus ada metode sederhana untuk membangun memori dalam teknologi ini. Solusinya berkembang sebagai transistor efek medan tunggal yang melakukan pembacaan dan penulisan informasi yang disimpan sebagai muatan listrik pada kapasitor, sekarang dikenal sebagai sel DRAM. DRAM kemudian dipatenkan pada tahun 1968. Dennard juga termasuk orang pertama untuk mengenali potensi yang luar biasa dari perampingan MOSFET. Teori scaling pun dirumuskannya pada 1974, yakni sebuah teori yang mengamati bahwa MOSFET akan terus berfungsi sebagai saklar tegangan yang dikendalikan sementara semua tokoh kunci seperti kepadatan jasa tata letak, kecepatan operasi, dan efisiensi energi akan meningkatkan disediakan dimensi geometris, tegangan, dan doping konsentrasi yang konsisten bersisik seperti untuk mempertahankan medan listrik yang sama. Hal ini mendasari Hukum Moore yang ditemukan oleh Robert Moore (pendiri Intel) dan evolusi mikroelektronik selama beberapa dekade terakhir.

Dari sinilah kemudian RAM atau Random Access Memory mulai dikembangkan, RAM (Random Access Memory) disebut memory pada PC. Dijelaskannya, sebuah komputer membutuhkan RAM untuk menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah perintah. Instruksi didedikasikan khusus untuk menyimpan data yang tidak tertampung dari RAM. Bagian khusus pada harddisk yang didedikasikan khusus ini disebut sebagai virtual memory. Paging file atau juga dikenal sebagai swapfile pada operating system Windows merupakan salah satu contoh dari virtual memory.

Jika paging file sering diakses, maka akan sangat signifikan menurunkan kinerja PC. Sebagai lustrasi, CPU hanya membutuhkan waktu 200 ns (nano second) untuk mengakses data pada RAM. Sedangkan untuk mengakses virtual memory pada harddisk, CPU akan membutuhkan waktu sekitar 12.000.000 ns. Atau perbandingannya butuh waktu CPU mengakses paging files pada harddisk sekitar 60.000 kali lebih lama dibandingkan jika CPU mengakses data dari RAM. Selain kinerja PC terasa melambat drastis, masih ada pertanda lainnya. Seperti akses harddisk yang berlebihan. Bahkan saat Anda tidak memerintahkan sebuah proses baru. Seperti membuka file, melakukan penyimpanan data, dan hal serupa lainnya.

Perkembangan temuan RAM
Jenis-jenis RAM (Random Access Memory) temuan Robert Dennard yang telah dikembangkan dari tahun ke tahun sampai sekarang meliputi:

1. SRAM (Static Random Acces Memory)

2. NV-RAM (Non-Volatile Random Access Memory)

3. DRAM (Dynamic Random Access Memory)

4. FPM DRAM (Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory)

5. EDO RAM (Extended Data Output Dynamic Random Access Memory)

6. DR DRAM (Direct Rambus Dynamic Random Access Memory)

7. SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)

8. DDR (Double Data Rate)

9. DDR2 (Double Data Rate 2)

10. DDR3 (Double Data Rate 3)

Berbagai penghargaan

Sebagai Penemu dari RAM (Random Access Memory), Robert Dennard kemudian memperoleh beberapa penghargaan atas penemuannya dan perannya dalam bidang teknologi, berikut penghargan-penghargaan yang diterima oleh Robert Dennard :

1. Carnegie Mellon University Kehormatan Doctor of Science dan Teknologi (2010)
2. IEEE Medal of Honor (2009)
3. IEEE Edison Medal (2001)
4. Benjamin Franklin Medal Teknik Elektro dari Institut Franklin (2007)
5. US National Academy of Engineering (NAE) Charles Stark Draper Prize (2009)
6. Industri Research Institute (IRI) Achievement Award
7. US National Medal of Technology (1988)
8. IEEE Cledo Brunetti Award (1982)
9. IBM Fellow (1979)

Semoga kisah sukses Robert Dennard ini menginspirasi pakar teknologi Indonesia untuk berinovasi mengembangkan karya teknologi.

Nggak lama setelah @janes_cs sharing tentang 100 Hari Jokowi, temannya yang juga reporter stasiun TV berita yang saat ini bertugas meliput Ahok selama menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI juga ikut berbagi cerita pengalamannya menjadi ‘follower’ Ahok. Berikut kisah dari @indahbeauty di timeline Twitternya yang diproteksi itu, dimulai dari percakapannya dengan Janes…
Baik Jokowi maupun Ahok, memang peduli ya, Janes, sama kuli tinta kayak kita. Kalau di Ahok, selalu ingatkan stafnya untuk kasih lunch buat wartawan. Bukannya kita kuli tinta yang nempel Ahok, ngeliput cuma buat dapat lunch. Tapi kepeduliannya itu, yang jarang kita temui di pejabat-pejabat lain. Poinnya, mereka anggap kita bukan sekadar pencari berita, tapi penghargaan mereka akan kerja keras kita dihargai. Boss tempat kita kerja aja, nggak segitu-gitunya merhatiin kita ya, Janes. *Peluk Jokowi-Ahok.*
Ahok juga suka marah-marah sama kepala dinas yang nggak becus. Tapi dia nggak ragu muji, sama kepala dinas yang sudah diomelin, terus balik kerja bagus.
Gue salut sama Jokowi-Ahok, yang bisa atasi banjir, padahal APBD belum ketok palu. Meski belum sempurna, ya tapi memang tidak ada sesuatu yang sempurna. Yang penting bagi Jokowi-Ahok, kerja buat masyarakat, yang untung harus masyarakat, bukan pemerintahnya yang untung. Itu kata Ahok, loh.
Kemarin seharian ngobrol sama Ahok. Salut, bagaimana dia kerahkan segala upaya untuk bantu evakuasi pengungsi. Ingat, dana APBD belum turun, loh! Ahok memang nggak bawa media saat mengungsikan 2000 warga dari waduk Pluit pakai kapal Dishub dan pinjam kapal pengusaha lewat laut. Yang utama saat itu bagi Ahok adalah bagaimana menyelamatkan nyawa warganya, bukan pemberitaan yang ujung-ujungnya nanti dikira pencitraan.
Kata Ahok, “bawa media dikira pencitraan. Nggak ada pemberitaan dikira nggak kerja.” Tapi pada tahu nggak, Ahok bantu evakuasi dari pagi sampai malam? Cuma mau nanya sama yang suka nyinyir (menyindir) sama Jokowi-Ahok, kalian mau nggak kerja keras buat warga seperti itu? Cuma mau nanya aja, sih.
Jadi Ahok cerita, pas Kamis, dia sampai Balai Kota, kondisi sudah banjir. Listrik mati, jadi dia disuruh Jokowi balik ke utara, pantau banjir. Sampai Pluit, kondisi banjir sudah tinggi. Dia pun kerahkan segala upaya, evakuasi warga waduk Pluit yang sudah terkepung banjir. Dengan bantuan kapal Dishub dan kapal-kapal pengusaha, tembok komplek Pantai Mutiara, dijebol buat mengangkut sekitar 2000 warga.
Hanya sekitar dua jam, warga-warga tersebut diangkut ke tempat yang lebih aman. Lalu Ahok juga cari pasir dan batu buat tanggul Laturharhary. Dalam kerjanya, Jokowi dan Ahok, memang membagi tugas. Ahok fokus ke banjir di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Sejak banjir melanda daerah Pluit dan Muara Baru, Ahok keliling memohon warga untuk mau dievakuasi, mumpung air belum terlalu tinggi. Tapi warga banyak yang menolak, takut hartanya dijarah. Itu bikin Ahok kesal. Makanya dia ajak Wakapolda keliling untuk meyakinkan warga, bahwa aman. Tapi dasar warga bandel. Dan juga manja. Jadi kalau ada yang ngetweet, belum dapat bantuan jangan langsung percaya. Mereka rata-rata menolak dievakuasi. Alasannya, takut harta bendanya dijarah. Jadi mereka maunya relawan bolak-balik distribusi makanan sehari 3 kali. Tugas relawan ‘kan buat evakuasi warga. Bukan petugas delivery makanan. Makanya ada tempat pengungsian, biar diatur dengan baik. Kalau setiap hari relawan harus antar makanan ke warga yang bertahan di rumahnya, 3 kali sehari, terus bagaimana proses evakuasi warga? Makanya masyarakat, harus bisa diajak kerjasamanya. Nggak cuma kalian yang butuh bantuan. Masih banyak warga lain yang butuh. Sementara, sarana terbatas. Be wise, lah.
Jadi dari Kamis sampai Minggu, Ahok konsentrasi di daerah utara dan barat. Bahkan, mengajak warga Pluit untuk mau dipindahkan ke rusun yang disiapkan. Rusunnya nggak main-main, loh. Sudah full-furnished, mulai dari perabot sampai sembako, baju, dll. Pokoknya tinggal bawa badan aja. Artinya, pemerintah nggak main-main, ingin mensejahterakan warganya. Tapi kadang niat ini, dikritik sinis, sama orang-orang yang nggak paham.
Ahok pernah cerita, sebenarnya, dia bukannya marah-marah kalau ngomong. Sebagai orang pesisir, memang begitu cara dia bicara. Cuma orang suka salah tafsir.
Ahok juga ramah, baik sama kuli tinta, atau dengan siapapun warga yang datang mengadu kepadanya. Buat dia, pelayanan masyarakat lebih penting. Ahok juga nggak kaku, kalau diajak foto-foto sama warga. Sama kayak Jokowi. Pokoknya orangnya menyenangkan dan pekerja keras.
Saya sering ikut pejabat, tapi saya kagum dengan Ahok dan Jokowi, yang punya komitmen besar untuk kesejahteraan masyarakat. Kata Ahok, kami kerja buat untung masyarakat, bukan untung pemerintahan. Yang penting masyarakat bisa hidup layak. Beda dengan pejabat lain, yang kadang menjaga jarak dengan kuli tinta kayak saya. Sejak mengikuti Ahok, nggak ada, tuh, jaim-jaiman.
Bahkan nggak jarang, kita diajak masuk ke ruangannya untuk lihat dia kerja. Pernah dia bongkar kulkasnya, dan ngobrol-ngobrol santai sama wartawan. Pokoknya membumi banget. Saya ngomong begini, bukan maksud apa-apa, tapi saya lihat bagaimana Ahok dan Jokowi, kerja keras benahi Ibukota.
Wartawan lantai 2, biasa kita sebut yang suka mengikuti Ahok, suka panggil Ahok “Daddy Bas” atau “Kokoh”.
Pembagian tugas Jokowi-Ahok, kalau Jokowi “blusukan”, Ahok lebih mengurus soal anggaran. Dan bagaimana caranya bisa melakukan penghematan. Dan nantinya, uang penghematan itu, bisa dialokasikan ke program-program yang lebih bermanfaat buat masyarakat. Seperti KJP, KJS, dll. Dan kalian tahu nggak, sih, kalau sampai sekarang RAPBD belum diketok palu? Artinya anggaran belum keluar. Pernah tanya nggak, bagaimana pajak online bisa jalan? Terus integrasi bus sedang bisa jalan, banjir kemarin, meski belum sempurna, tapi lumayan, lah… Ingat, loh, anggaran belum ada. Itulah hebatnya Jokowi-Ahok, yang bisa lakukan berbagai upaya, meski anggaran belum turun.
Saat ditanya, siapa yang harus disalahkan banjir di Jakarta. Dengan tegas dan besar hati, Ahok bilang, itu salah pemimpin Jakarta, yaitu Jokowi-Ahok. Kata Ahok, sejak hari pertama dilantik, bila ada kesalahan anak buah atau apapun, itu tanggung jawab pemimpin. Mana ada coba pemimpin yang mau mengakui kesalahannya, meski belum tentu itu kesalahan mereka. So gentleman.
Buat Daddy Bas dan Oom Jokowi, selamat 100 hari kepemimpinan. Setia dengan komitmen awal dan jangan terlena. Semangat!!!
Oh ya, tempo hari Ahok mengundang wartawan makan siang bersama. Dia meminta kritikan dan masukan dari kami tentang hasil kerja mereka. Ahok juga minta kita kasih informasi fakta di lapangan, yang mungkin luput dari perhatian mereka. Ahok sangat terbuka dengan segala kritik dan masukan. Bagi Ahok, menjadi Wagub bukan sekadar jabatan, tapi amanah menjadi pelayan masyarakat yang baik, agar masyarakat sejahtera dan hidup lebih layak.
Perjalanan Jokowi-Ahok masih panjang, masyarakat tetap harus kritis dan mengontrol kepemimpinan mereka. Agar tetap pada komiten awal.
Oh iya satu lagi, Ahok itu punya kakak muslim dan kyai, loh… Jadi yang suka pakai SARA buat menyerang Ahok, be wise, lah…
Banyak cerita tentang Ahok, tapi sudah ngantuk. Besok harus jagain Kokoh (Ahok) lagi. Nite…
Terima kasih untuk sharingnya, Kak Indah. Ditunggu cerita-cerita lainnya tentang pasangan Jokowi dan Ahok.
*Tweet dirangkum dari timeline @indahbeauty mulai pukul 9:03 PM – 22 Jan 13 sampai 12:05 AM – 23 Jan 13.*

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kalla

Muhammad Jusuf Kalla (help·info) (born 15 May 1942) is an Indonesian politician who was the 10th Vice President of Indonesia from 2004 to 2009 and Chairman of the Golkar Party during the same period. He was unsuccessful as Golkar’s presidential candidate in the Indonesian presidential election, 2009 and was unable to secure his party’s nomination as their candidate in the Indonesian presidential election, 2014.^[1]

Early life

Jusuf Kalla was born on 15 May 1942 in Watampone, the capital of the Bone Regency in South Sulawesi. His parents were Hadji Kalla, a local businessman and Athirah, a woman who sold Buginese silk for a living.^[2] He was the second of 10 children.

After completing school, Kalla attended Hasanuddin University in Makassar. At university he became active in the Indonesian Student Action Front (KAMI), a student organization which supported General Suharto in his bid to gain power from president Sukarno. Kalla was elected as chair of South Sulawesi branch of KAMI.^[2] He showed interest in a political career, becoming a member of the Regional People’s Representative Council (DPRD) and chairman of the Youth Division of Golkar when it was still organised under a Joint Secretariat (Sekretariat Bersama or Sekber) format.

Businessman

In 1967 Kalla graduated from the Economics Faculty at Hasanuddin University. The economic situation was bleak at the time and his father, Hadji, considered shutting down the family business, NV Hadji Kalla. Instead, Kalla decided to take over the firm. Putting aside his political activities, in 1968 Kalla became CEO of NV Hadji Kalla while his father became chairman. In the beginning the business only had one employee and business was slow. Kalla’s mother assisted by trading silk and running a small transportation business with three buses.^[2] Over time the business grew and became quite successful. NV Hadji Kalla expanded from the export-import trading business into other sectors (hotels, construction, car dealing, bridges, shipping, real estate, transportation, a shrimp farm, oil palm, and telecommunications).^[2] In addition to being CEO of NV Hadji Kalla, Kalla was also CEO of various subsidiaries of the firm. In 1977, Kalla graduated from INSEAD, an international business school in Fontainebleau, south of Paris.

Affiliations

Aside from his business career, Kalla has been active in numerous well-known organizations. From 1979 to 1989, he was chairman of the Indonesian Economics Graduates Association (ISEI) in Makassar (known as Ujung Pandang at the time) and continues to be an adviser for ISEI. Kalla was extensively involved with the Chamber of Commerce and Industry (KADIN). From 1985 to 1998 he was chairman for KADIN in South Sulawesi and was coordinator for KADIN in eastern Indonesia.^[2] In addition, Kalla is on the board of trustees for three universities in Makassar. Kalla has contributed socially by building the Al Markaz Mosque and becoming chairman of its Islamic centre.

Political career

Member of the People’s Consultative Assembly

Kalla returned to active politics in 1987 when he was appointed to the People’s Consultative Assembly (MPR) as a regional representative for South Sulawesi. He was re-appointed to the MPR in 1992, 1997, and 1999.^[3]

Wahid and Megawati Presidency

When Kyai Haji Abdurrahman Wahid (often known as Gus Dur) was elected as president by the MPR in 1999, Kalla was included in the cabinet and became minister of Industry and Trade. He had only been a minister for six months when in April 2000 Wahid removed him along with minister of State Owned Enterprises. Wahid accused both Kalla and minister Laksamana of corruption although he never produced evidence to support the charge.^[4]

In July 2001, at a special session of the MPR, president Gus Dur was dismissed from office. Vice president Megawati Sukarnoputri took over the presidency and included Kalla in her cabinet, appointing him to the senior post of Coordinating Minister of People’s Welfare. Although it was not part of his ministerial brief, Kalla helped solve the inter-religious conflict in Poso on his native island of Sulawesi. Kalla facilitated the negotiation which resulted in the signing of the Malino II Accord on 20 December 2001^[5] and and end to the conflict which had gone on for three years. Two months later, Kalla helped solve another conflict in Sulawesi. On 12 February 2002, Kalla, together with Coordinating Minister of Politics and Society Susilo Bambang Yudhoyono, managed to solve a similar conflict on Ambon and Molucca through a second Malino Declaration.^[6]

Road to Vice Presidency

Now a popular figure for assisting with the peace process in Sulawesi, Kalla considered throwing himself into the mix for the 2004 Presidential Elections. In August 2003 he announced his candidacy and enlisted to be part of Golkar’s 2004 Convention which will elect its Presidential candidate.^[7] As the months went on however, Kalla was considered more as a Vice Presidential candidate. He was expected to partner a Javanese Presidential candidate and his non-Javanese background was thought to be a weapon to get votes that a Javanese would have trouble getting.^[8]

Just days before the Golkar National Convention, Kalla made the decision to withdraw from the race. Kalla then accepted the offer of the Democratic Party‘s (PD) Yudhoyono to become his running mate.^[9] The pair also received the support of the Crescent Star Party (PBB), the Indonesian Justice and Unity Party (PKPI), and Star Reform Party (PBR).

On 5 July 2004, the presidential election was held. Kalla and Yudhoyono came first with 33% of the votes. However, 50% of votes were required for the election of a President and Vice President, and Yudhoyono now had to run against Megawati.

For the run-off, Kalla and Yudhoyono faced a huge challenge when Megawati formed a National Coalition consisting of her own Indonesian Democratic Party-Struggle (PDI-P), Golkar, United Development Party, Prosperous Peace Party (PDS), and the Indonesian National Party (PNI). Whilst Yudhoyono gathered and consolidated political support from other parties, Kalla turned to Golkar for support. Led by Fahmi Idris and ignoring the party line, pro-Kalla elements declared their support for Kalla and Yudhoyono.^[10] On 20 September 2004, Kalla and Yudhoyono won the run-offs with 60.87% of the votes.

Vice Presidency

Jusuf kalla with Russian Prime Minister, Vladimir Putin

Although he had overwhelmingly won the Presidency, Yudhoyono was still weak in the People’s Representative Council (DPR). PD with all of its coalition partners were still too weak to contend with the legislative muscles of Golkar and PDI-P who now intended to play the role of opposition.

With a National Congress to be held in December 2004, Yudhoyono and Kalla had originally backed head of DPR Agung Laksono to become Golkar Chairman. When Agung was perceived to be too weak to run against Akbar, Yudhoyono and Kalla threw their weight behind Surya Paloh. Finally, when Paloh was also perceived to be to weak to run against Akbar, Yudhoyono gave the green light for Kalla to run for the Golkar Chairmanship.^[11] On 19 December 2004, Kalla was elected as the new Chairman of Golkar.

Kalla’s victory posed a dilemma for Yudhoyono. Although it now enabled Yudhoyono to pass legislation, Kalla’s new position meant that in one sense, he was now more powerful than Yudhoyono.

Jusuf Kalla as Vice President with President Susilo Bambang Yudhoyono

The first sign of rivalry came during the Indian Ocean Tsunami when Kalla, apparently on his own initiative, assembled the ministers and signed a Vice Presidential decree ordering work to begin on rehabilitating Aceh. The legality of the Vice Presidential decree was questioned ^[12] although Yudhoyono maintained that it was he who gave the orders for Kalla to proceed.

The second sign was in September 2005 when Yudhoyono went to New York to attend the annual United Nations Summit. Although Yudhoyono had left Kalla to take charge of proceedings at Jakarta, he seemed to be bent on maintaining a watch on matters at home. Yudhoyono would hold a video conference from New York to receive reports from ministers. Critics suggested that such conduct was an expression of distrust by Yudhoyono ^[13] The suggestion seemed to gain momentum when Kalla only showed up for one video conference and then spent the rest of the time taking care of Golkar matters.

Although things calmed down, especially with Golkar gaining another cabinet position in the reshuffle, the alleged rivalry surfaced again in October 2006 when Yudhoyono established the Presidential Work Unit for the Organization of Reform Program (UKP3R). Critics questioned whether the establishment of the unit was an attempt by Yudhoyono to exclude Kalla from the government. Yudhoyono was quick to clarify that in supervising UKP3R, he would be assisted by Kalla.^[14]

Presidential elections 2014

Kalla has been repeatedly mentioned as a possible nominee of the Golkar Party in the 2014 presidential race.^[15][16] In 2009 Kalla ran in the Indonesian presidential election with former Armed Forces Chief of Staff Wiranto as his running mate, finishing third with 12.41% of the vote.

During a dedication ceremony of the Indonesian Red Cross headquarters in the Riau province on February 3, 2012 Kalla stated his readiness to run in the presidential election in 2014 should he receive the support from the public.^[17] By May 2012 however, Kalla stated that he had no intention of running in the 2014 Presidential election. Kalla said he had no hard feelings about party chairman Aburizal Bakrie’s upcoming inauguration as presidential candidate for the Golkar Party, as he had no intention of competing with him, despite recent surveys that showed JK was more electable compared to Bakrie.^[18] During Golkar’s National Leadership meeting in Bogor on June 29, 2012, Bakrie was officially declared the Golkar Party’s 2014 Presidential candidate.^[19]

Personal life

Kalla is married to Mufidah, with whom he has five children, Muchlisa, Muswira, Imelda, Solichin and Chaerani.^[20]

His career after vice presidency includes many social activities. On December 22, 2009, he was elected to became chairman of Indonesian Red Cross Society (Palang Merah Indonesia, PMI). Kalla said that under his leadership, the PMI would improve the national blood stock to prepare for any increased demand for blood by hospital patients and victims of natural disasters.^[21]

Sumber : MediaKALLA.com

MediaKALLA.Com – Tidak berlebihan jika bapak Jusuf Kalla dianggap sebagai fenomena dalam birokrasi kita. Banyak inspirasi dari JK yang akan menjadi kado zaman, menjadi cerita bagi generasi sekarang dan akan datang. Sebelum dikenal sebagai negarawan hebat, JK lebih dahulu dikenal sebagai saudagar tangguh yang mampu memimpin kelompok bisnisnya mengarungi samudera persaingan bisnis yang dikuasai oleh kelompok etnis tertentu.

Dari rekan kerja atau karyawan JK saya mendapatkan beberapa informasi berharga tentang kekuatan pribadi JK  sebagai CEO dalam mengurusi bisnisnya. JK tampil bagai nahkoda yang unggul yang memandu kapal phinisi melawan badai persaingan. Kunci keberhasilan JK ternyata terletak pada istiqamahnya menjalankan bisnis.

Saya ingin berbagi kisah yang saya dapatkan dari rekan seperjuangan bapak JK dalam payung bisnis Kalla grup. Pak JK pernah memiliki perusahaan bernama Makassar Mina Usaha, perusahaan ini mempunyai kapal laut yang akan melintasi ZEE (Zona ekonomi eklusif). Saat itu tahun 1998 ketika negeri sedang dihantam badai krisis monenter hebat. Kapal pak JK membutuhkan BBM sekitar 40 ton dan sesuai dengan aturan kapal yang melintas ZEE tidak berhak mendapat jatah BBM subsidi. Dengan jumlah sebanyak itu harga BBM subsidi hanya sekitar 350 juta rupiah sedangkan untuk non subisidi 1.3 milyar rupiah.

Persoalan muncul karena uang kas perusahaan menipis apalagi krisis moneter sedang terjadi. Saat itu datang tawaran untuk memakai BBM subsidi, tawaran tersebut disampaikan karyawan ke pak JK. Dengan tegas pak JK menolak dan berkata “Negeri kita sedang dirampok, kau jangan ikut-ikutan merampok duit negara” hari itu juga JK mencari duit untuk membayar BBM non subisidi, dan syukur mereka bisa mendapatkan dana segar sebanyak 1,3 M.

Contoh istiqamahnya pak JK sebagai CEO Kalla Grup adalah ketika pembuatan jalan poros Makassar-Pare Pare sekitar dekade 80an yang dipegang kelompok binsis Kalla. Ketika proyek belum rampung, salah satu staff  JK melaporkan bahwa perusahaan rugi 2 milyar (2 milyar tahun 80an adalah jumlah yang cukup besar), dengan tegas JK meminta proyek jalan tetap jalan karena merupakan amanah sebagai pemegang tender, soal rugi adalah urusan belakang.

Pernah waktu pembangunan kembali Masjid Raya Makassar yang sebagian besar dananya dari kantong JK. Kalau tidak salah terjadi sekitar awal tahun 2000an. Anggaran awal masjid diperkirakan habis 9 milyar saja, tapi ditengah jalan biaya membengkak. Para manager proyek dibuat was-was, bayangkan utang material menumpuk. Ditengah kesulitan pak JK tetap memerintahkan agar semua hutang dibayar lunas. Belum lagi karena dana yang tipis, muncul ide untuk mengurangi spek bangunan masjid, lagi-lagi JK tetap istiqamah dengan melarang sedikitpun spek bangunan dikurangi. Hingga total masjid megah ini menghabiskan dana 45 milyar, banyak pihak tidak percaya masjid ini bisa selesai tepat waktu dengan biaya yang besar.

Sebenarnya masih ada kisah lain bagaimana JK sangat konsisten dengan kerja yang ikhlas. JK juga dikenal sebagai saudagar yang dermawan. Oh ya selama mengurusi bisnisnya JK tidak pernah memecat karyawannya karena peursahaannya bangkrut, jika perusahaan gagal karyawan tersebut akan dialihkan ke perusahaan lainnya.

Bukan hanya dalam bisnis JK dikenal konsisten (istiqamah), dalam pemerintahan juga JK adalah pribadi yang nasionalis yang tegas. Di tulisan beliau di kompasiana yang berjudul Diplomasi Ala Bugis, JK menceritakan tentang orang-orang dari Exxon yang ingin menguasai blok Natuna. Mereka mengejar JK sampai ke tanah suci tapi JK terus menghindar. Baru setelah pulang kampung di Makassar JK mau menerima tamu Exxon.

Saat pertemuan di hotel Sahid Makassar, orang Exxon bilang ke JK “Mr. Vice President, anda kalau membatalkan kontrak dengan Exxon, maka besok akan saya SUE anda” adrenalin JK naik, dan langsung memukul meja sambil berkata“kalau berani SUE maka saya akan SUE kau 10 kali, it’s my country, not your country, jangan kau datang ke sini ancam-ancam saya” Blok Natuna kembali ke pangkuan Indonesia, namun sayangnya tidak lama setelah itu blok Natuna kembali ke asing karena wewenang JK di cabut.

Pada lain kesempatan JK pernah berkata bahwa memimpin itu butuh keikhlasan, “kita harus menjalani hidup dengan ikhlas. Kalau dijalani dengan ikhlas maka beban itu terasa tidak ada.”

Penulis : Indra Sastrawati

Senior Accountant-HO PT. Bumi Jasa Utamaasada

Sumber : http://www.kontan.co.id
JAKARTA. Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) menargetkan tahun 2015 nanti petani sudah tidak lagi menjual singkong dalam kondisi basah alias segar.
MSI menargetkan, petani harus mengolah singkong terlebih dahulu sebelum mereka menjualnyal. Bentuk olahan singkong dari petani itu bisa berbentuk chips, gaplek, tepung singkong atau modified cassava flour (mocaf).

“Diperlukan kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah singkong,” jelas Suharyo Husen selaku Ketua I MSI dalam Dialog Publik bertajuk Mengangkat Gengsi Singkong Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan di Jakarta, Selasa (17/4).

Untuk mencapai target itu, MSI berharap pemerintah menjadikan singkong sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan di bursa komoditas, layaknya emas dan CPO.
Dengan adanya akses pasar itu, produktivitas singkong diharapkan bisa meningkat, luasan tanam juga bisa terus bertambah. Selain itu, MSI berharap agar pemerintah segera melatih petani memproduksi chips singkong sesuai dengan permintaan pasar domestik dan luar negeri.

Menurut Suharyo, saat ini, pihaknya sudah berupaya mendorong pemerintah membuat kebijakan tentang penetapan singkong sebagai komoditas nasional setaraf padi, jagung dan kedelai.
Akhir tahun 2011 lalu, pihaknya bersama KADIN Indonesia telah menyampaikan usulan kepada Menteri Koordinator Perekonomian dan semua menteri teknis terkait usulan kebijakan tersebut.

“Kami usulkan agar tepung singkong, mocaf dan tapioka bebas PPN 10% karena pada umumnya tepung singkong diproduksi petani dan pengusaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi,” ujarnya.

Selain meminta peran pemerintah, MSI juga meminta adanya peran dari pelaku usaha swasta. Bentuknya adalah pengembangan program Klaster Pengembangan Industri Agro Singkong Terpadu yang bermitra dengan petani. “Dengan sistem klaster, pihak swasta memiliki peluang besar membuka industri hilir singkong,” tambah Suharyo.